Novita Hardini Dorong Pendampingan BSPJI untuk Pengembangan Industri Berstandar

12-11-2024 / KOMISI VII
Anggota Komisi VII DPR RI Novita Hardini saat kunjungan spesifik yang dilakukan oleh komisi VII DPR RI, ke BSPJI Surabaya, Jawa Timur, Jumat (8/11/2024). Foto : Bianca/Andri

PARLEMENTARIA, Surabaya - Anggota Komisi VII DPR RI Novita Hardini mendorong BSPJI (Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri) Surabaya untuk turut berperan sebagai pendamping dalam berbagai upaya pengembangan industri yang berstandar di seluruh wilayah di Indonesia, khususnya di daerah pemilihannya (Dapil) Jawa Timur 7. Hal itu ia sampaikan usai kunjungan spesifik yang dilakukan oleh komisi VII DPR RI, ke BSPJI Surabaya, Jawa Timur, Jumat (8/11/2024).

 

“Saya meminta BSPJI untuk menjadi pendamping bagi daerah-daerah yang sudah menjalankan program carbon trading dan membantu meningkatkan standar sertifikasi halal atau SNI di wilayah yang belum mencapai targetnya. Dengan demikian, kita bisa saling terkoneksi dan berkolaborasi untuk membangun standar industri yang lebih baik,” ujar Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.

 

Menurut legislator dapil Jawa Timur VII itu, pendampingan ini penting untuk meningkatkan daya saing industri lokal. Selain itu, pendampingan juga diharapkan dapat memastikan bahwa standar mutu dan keberlanjutan telah diterapkan dengan baik.

 

Untuk itu, ia mendorong kolaborasi yang lebih kuat dari BPSJI dengan industri yang ada di Jawa Timur, sehingga mampu memberi dampak positif bagi perekonomian di Jawa Timur khususnya.

 

"Kolaborasi dengan BPSJI diharapkan dapat memperkuat industri di berbagai daerah di Jawa Timur, sehingga mampu memberikan dampak positif bagi ekonomi daerah secara keseluruhan,” tutupnya. (bia/rdn)

BERITA TERKAIT
Program MBG Diluncurkan: Semua Diundang Berpartisipasi
06-01-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Gizi Nasional dijadwalkan akan meluncurkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hari ini, Senin, 6 Januari 2025....
Komisi VII: Kebijakan Penghapusan Utang 67 Ribu UMKM di Bank BUMN Perlu Hati-Hati
04-01-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay menyoroti rencana pemerintah yang akan menghapus utang 67 ribu...
Pemerintah Diminta Tingkatkan Daya Saing Produk UMKM dan Ekonomi Kreatif Indonesia
03-01-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengungkapkan bahwa pemerintah saat ini dituntut untuk menata dan...
Dina Lorenza Dukung Kenaikan PPN: Harus Tetap Lindungi Masyarakat Menengah ke Bawah
24-12-2024 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VII DPR RI Dina Lorenza mendukung rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen...